Balikpapan — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, memberikan diseminasi terkait pentingnya perlindungan merek serta alur pendaftarannya dalam rangkaian kegiatan National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Sabtu (21/06/2025).

Pada kesempatan ini, Muhammad Ikmal Idrus menjelaskan secara rinci tentang urgensi mendaftarkan merek dagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penggiat bisnis waralaba. Ia menekankan bahwa merek bukan hanya sebagai identitas produk, tetapi juga aset bernilai yang perlu dilindungi secara hukum.

“Merek adalah bagian penting dari strategi bisnis. Dengan mendaftarkannya, pelaku usaha memiliki hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap identitas dagangnya,” ujar Ikmal.

Dalam sesi yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Juhara, turut menambahkan penjelasan mengenai mekanisme penanganan jika terjadi sengketa atas merek yang sedang didaftarkan. Ia menegaskan bahwa sistem kekayaan intelektual di Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

“Dalam kasus adanya keberatan atau sengketa atas suatu merek, terdapat prosedur administratif dan hukum yang dapat ditempuh, baik melalui pemeriksaan substantif di DJKI maupun upaya hukum lebih lanjut,” terang Juhara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan berbasis legalitas kekayaan intelektual. Selama tiga hari pelaksanaan IFBC Expo 2025 yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Juni, Kanwil membuka layanan konsultasi dan pendampingan langsung pendaftaran kekayaan intelektual melalui booth pelayanan.

Menutup sesi diseminasi, Muhammad Ikmal Idrus mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak menunda pendaftaran merek mereka.

“Pendaftaran merek itu penting. Untuk seluruh pengusaha dan masyarakat yang ingin mereknya dilindungi oleh negara, segera daftarkan merek Anda — kami amankan,” tegasnya. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Balikpapan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar di Dome Balikpapan (Sport and Convention Center). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Juni 2025.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kaltim dalam IFBC Expo 2025 merupakan bentuk komitmen dalam mendorong kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kaltim membuka layanan gratis konsultasi kekayaan intelektual yang mencakup bidang paten, merek, desain industri, dan lainnya.

Tidak hanya itu, tim dari Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, serta melakukan sosialisasi dan diseminasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam pengembangan bisnis dan inovasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan fasilitasi yang efektif bagi pelaku usaha untuk melindungi ide dan produk mereka secara hukum, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Dengan hadirnya Kanwil Kemenkum Kaltim dalam ajang nasional ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset berharga yang mendukung daya saing dan keberlangsungan usaha. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda, 20 Juni 2025 — Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kutai Kartanegara pada Jumat (20/06/2025).

Rapat yang berlangsung secara virtual ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Turut hadir dalam rapat, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain Sri Rachmawati dari Bagian Hukum Setda, Faris dari Bagian Organisasi Setda, serta M. Agri Winata dan Hartono Kusbandi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam sambutannya, Ferry Gunawan C. menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan substansi setiap regulasi daerah mengacu pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Adapun fokus pembahasan dalam rapat ini adalah Raperbup tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, yang dinilai strategis dalam menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah pemaparan dan pembahasan substansi rancangan yang dimoderatori oleh Edang Siskalia, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim turut menyampaikan hasil harmonisasi yang mencakup saran dan perbaikan redaksional maupun teknis normatif terhadap draf regulasi.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan perangkat daerah menyampaikan tanggapan atas hasil harmonisasi serta menyelaraskan persepsi guna memastikan kejelasan dan efektivitas implementasi peraturan yang akan ditetapkan.

Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim terus berperan aktif dalam mendukung proses legislasi daerah yang berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Malinau yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (20/06/2025).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siska, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan yang membidangi zonasi Kabupaten Malinau.

Kegiatan turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari Kabupaten Malinau, antara lain Inspektur Pembantu Wilayah II, Ratna Andika, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Slamet Riyono beserta jajaran, serta perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Malinau, Try Edy Raharja.

Dalam pengantar rapat, Ferry Gunawan C. menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Rapat hari ini membahas dua rancangan peraturan penting, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern.

Kedua rancangan tersebut dibahas secara mendalam dengan panduan dari Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, serta melibatkan diskusi aktif dari seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan, klarifikasi, dan saran konstruktif.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi terbuka yang bertujuan menyempurnakan isi substansi kedua rancangan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan kualitas dan kepastian hukum dari setiap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Utara.

Samarinda, 20 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tentang Standar Harga Satuan Daerah (SHSD) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (20/06/2025).

Rapat yang digelar secara virtual ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, serta tim perancang peraturan perundang-undangan yang membidangi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PPU, Muhajir, beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Pitono, bersama tim pendukung.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ferry Gunawan C yang menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan standar harga satuan daerah sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang akuntabel dan efisien. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan secara rinci atas substansi rancangan Perbup, yang dipandu oleh Edang Siskalia.

Pembahasan dalam forum harmonisasi ini fokus pada keselarasan antara rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip penyusunan produk hukum daerah, serta pertimbangan teknis yang relevan dengan kebutuhan anggaran daerah tahun 2026.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi yang dinamis, dimana seluruh peserta menyampaikan tanggapan dan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan kualitas, kepastian hukum, serta sinkronisasi produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional.

Balikpapan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menghadiri pembukaan National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar di Dome Balikpapan (Sport and Convention Center), Jumat (20/06/2025). Kehadirannya menandai komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendorong sektor kewirausahaan dan penguatan ekonomi daerah melalui waralaba dan kemitraan bisnis.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Mia Kusuma Fitriani, serta tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dukungan ini sekaligus ditunjukkan dengan partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kaltim melalui pelayanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual yang dibuka selama tiga hari penuh, mulai tanggal 20 hingga 22 Juni 2025.

Stan pelayanan tersebut menjadi salah satu magnet dalam pameran, memberikan ruang bagi pelaku usaha, calon wirausahawan, dan masyarakat umum untuk berkonsultasi seputar hak cipta, merek dagang, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di sektor bisnis, khususnya UMKM dan pelaku waralaba.

Pembukaan IFBC Expo 2025 diawali dengan sambutan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Anang Sukandar, yang menekankan pentingnya ketekunan dan keunikan dalam membangun usaha waralaba. “Waralaba yang sukses harus memiliki diferensiasi yang kuat dan mampu menciptakan nilai tambah,” ujarnya.

Mewakili Wali Kota Balikpapan, Ibu Neny Dwi Winahyu selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Balikpapan menyatakan bahwa IFBC menjadi ajang penting untuk menggali dan menemukan peluang usaha baru. “Ini adalah momen strategis bagi masyarakat yang ingin menjadi pengusaha dan membangun kemitraan yang kuat,” katanya.

Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Septo Soepriyatno, S.T., juga hadir dan menyampaikan bahwa Balikpapan memiliki potensi besar, khususnya di bidang transportasi dan logistik. Ia menambahkan bahwa kegiatan berskala nasional seperti IFBC menjadi upaya konkret untuk menjembatani UMKM agar mampu go internasional dan memperkuat ekonomi nasional dari daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya IFBC Expo 2025 dan mengajak semua pihak untuk menjadikannya sebagai ajang kolaborasi strategis. “Saya optimis waralaba dapat menjadi pintu percepatan ekonomi daerah. Mari manfaatkan momentum IFBC 2025 sebagai ajang kolaborasi, sinergi, dan perluasan cakrawala usaha. Ini adalah peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha tangguh dari Kalimantan Timur,” tegasnya.

IFBC Expo 2025 di Balikpapan akan berlangsung selama tiga hari, dari 20 hingga 22 Juni 2025, dan diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan sekaligus wadah lahirnya pengusaha-pengusaha baru Indonesia yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Timur digelar secara virtual oleh Kanwil Kemenkum Kaltim pada Kamis (19/06/2025).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kalimantan Timur.

Rapat harmonisasi turut dihadiri oleh Perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Diana; Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Prov. Kaltim, Insan Tajali Nur dan Reza Jakaria serta Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Singgih Bayu Pratama.

Agenda rapat pada hari ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Rapat harmonisasi diawali dengan arahan dan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah yang dipandu oleh Wakil Ketua Tim Kerja.

Kegiatan diakhiri dengan sesi Diskusi memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas pada hari ini. Hasil harmonisasi dari rapat yang dilakukan hari ini diharapkan dapat menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas  dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim secara hybrid pada Kamis (19/06/2025).

Rapat harmonisasi dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C. secara virtual.

Turut hadir pada rapat tersebut, Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno dan Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kota Bontang, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bontang, Andi Kurniawansah;

Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Siti Fatimah dan Eviyanti; Perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, Hendry dan Idham Alifullah serta Perwakilan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Astiani.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan arahan dan sambutan kepada Pemerintah Kota Bontang atas sinergi dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan secara mendalam yang dipandu oleh Wakil Ketua Tim Kerja.

Agenda rapat hari ini membahas 3 (Tiga) Rancangan yang terdiri dari:

1. Raperwali tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Pengaturan Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame;

2. Raperwali tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;dan

3. Raperwali tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Setelah pembahasan rancangan, Rapat kemudian diakhiri dengan sesi diskusi  untuk memberi kesempatan bagi perangkat daerah untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas hari ini.

Samarinda – Setelah resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Ikmal Idrus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melanjutkan kegiatan supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah, Kamis (19/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kaltim untuk memastikan proses perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Hukum dan target kinerja organisasi di tahun mendatang. Kegiatan supervisi ini diikuti oleh  Pegawai operator yang menangani penganggaran pada masing-masing DIPA pada Kanwil Kemenkumham Kaltim, baik dari bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Ikmal Idrus dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dan kebutuhan riil satuan kerja. Penyusunan anggaran ini didasarkan pada 3 hal utama yaitu,  dukungan sarana prasarana kantor yang baik sebagai motivasi karyawan lebih bersemangat dalam bekerja, Transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran serta Kebersamaan, dimana seluruh pegawai dapat bekerja sama dan tidak terjebak dalam kelompok-kelompok yang dapat menghambat kelancaran operasional kantor.

Setelah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah dilanjutkan dengan sesi kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi ini menjadi sarana koordinasi dan pembinaan teknis dari tim perencanaan Kanwil dalam penyusunan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Pegawai operator yang menangani penganggaran pada masing-masing DIPA diberikan kesempatan untuk memaparkan usulan anggaran dan mendapatkan masukan langsung dari tim supervisi. Evaluasi ini mencakup aspek kebutuhan SDM, sarana prasarana, program prioritas, serta capaian kinerja yang diharapkan.

Diharapkan dengan pelaksanaan supervisi ini, proses perencanaan anggaran TA. 2026 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Balikpapan, 19 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat akses terhadap keadilan dan memastikan optimalisasi layanan hukum bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tiga kelurahan binaan sadar hukum di Kota Balikpapan: Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Prapatan, dan Kelurahan Gunung Bahagia.

Kegiatan monev ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, dan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim yang dipimpin oleh Ketua Tim, Eka Juraidah, didampingi oleh Agus Sudianto, Astari Intan, dan Soraedha Liestia.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh para lurah di masing-masing kelurahan, yakni Budi (Karangrejo), Reza Dipa Pradeka (Prapatan), dan Andi Aziz Martadi (Gunung Bahagia). Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap keberadaan Posbankum sebagai sarana penting dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pembinaan Hukum memberikan pemaparan terkait fungsi dan manfaat Posbankum, pelaksanaan program Peacemaker Justice Award (PJA), serta Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) untuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tahun 2025. Posbankum sendiri merupakan program strategis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Posbankum bukan hanya tempat konsultasi hukum, tapi menjadi garda terdepan dalam menciptakan keadilan yang merata di tengah masyarakat. Peran paralegal dalam penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi, sangat penting untuk menjaga harmoni sosial,” jelas Eka Juraidah.

Kegiatan monitoring juga mencakup peninjauan langsung ke lokasi Posbankum di kantor masing-masing kelurahan dan diskusi interaktif bersama masyarakat. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa sejumlah kasus hukum, termasuk masalah rumah tangga dan pelanggaran ringan, berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum.

Selain itu, Tim Kanwil memberikan dorongan kepada para lurah dan paralegal agar mengintensifkan sosialisasi kepada warga tentang keberadaan dan layanan Posbankum, mengoptimalkan penyelesaian hukum melalui mediasi di Posbankum, mengintegrasikan kegiatan Posbankum dengan program prioritas pemerintah, guna memperkuat peran kelurahan dalam pembangunan hukum yang inklusif.

Kehadiran Posbankum di tiga kelurahan ini sekaligus menandai langkah nyata dari seleksi Peacemaker Justice Award 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap para aktor keadilan di masyarakat—aparatur kelurahan, paralegal, tokoh masyarakat, hingga kader hukum—yang berperan aktif menyelesaikan konflik tanpa jalur pengadilan.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk mewujudkan layanan hukum yang solutif, inklusif, dan merata, serta memperkuat budaya sadar hukum di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan.