Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur secara virtual pada Senin, 23 Juni 2025.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C. didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitas Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia dan Para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Turut hadir pada rapat harmonisasi, yaitu Perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai Timur.

Terdapat 3 rancangan yang dibahas pada rapat, sebagai berikut:
Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dilanjutkan dengan pembahasan rancangan secara mendalam yang dipandu oleh Ketua Tim Kerja Fasilitas Produk Hukum Daerah.
Selanjutnya, pembahasan dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan diskusi bersama dengan semua peserta rapat untuk mendengarkan klarifikasi, masukan, dan saran guna menyempurnakan terhadap 3 rancangan peraturan bupati tersebut.

Samarinda, Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Timur dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kalimantan Timur secara virtual pada Senin (23/06/2025).

Turut hadir pada rapat harmonisasi, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Timur, serta perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kadiv P3H menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya memperhatikan teknik pembentukannya tetapi juga substansinya.

Selanjutnya, pembahasan dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan diskusi bersama dengan semua peserta rapat untuk mendengarkan klarifikasi, masukan, dan saran guna penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda, 23 Juni 2025 — Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong perlindungan hukum atas produk unggulan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi rencana pengajuan Indikasi Geografis (IG) untuk produk Kopi Prangat yang berasal dari Desa Prangat Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Hanton Hazali. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya melalui skema Indikasi Geografis, merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk lokal sekaligus menjaga identitas budaya dan potensi ekonomi daerah.

“Produk lokal seperti Kopi Prangat memiliki karakteristik khas yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan hayati dan budaya masyarakat. Sudah saatnya kita dorong perlindungannya secara hukum agar tidak diklaim pihak luar,” ujar Hanton.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, yang menjelaskan bahwa inisiatif pengajuan IG ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Desember 2024. Ia menyampaikan bahwa proses pengusulan IG membutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan dokumen deskripsi dan teknis yang memuat karakteristik, sejarah, serta metode produksi Kopi Prangat.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Desa Prangat Baru, perwakilan dari PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, serta Ketua Kelompok Tani Kopi Luwak Prangat Baru.

Seluruh peserta menyampaikan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya ini. Mereka menilai bahwa Kopi Prangat memiliki keunikan rasa dan potensi pasar yang besar, sehingga layak untuk dilindungi melalui pengakuan IG baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam diskusi, disepakati perlunya sinergi dan percepatan penyusunan dokumen pendukung agar pengajuan IG dapat dilakukan dalam waktu dekat, dengan target realisasi pada tahun 2025. Kendati dihadapkan pada tantangan teknis, para peserta optimis bahwa kerja kolektif dan dukungan berbagai pihak akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya bagi Kopi Prangat.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha kopi lokal, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang kaya akan produk unggulan berbasis kearifan lokal dan potensi alam yang beragam.

Samarinda — Senin, 23 Juni 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan non manajerial di aula utama Kanwil. Dalam momen penuh khidmat tersebut, Verawati resmi dilantik sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan publik serta kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan hukum yang adil dan berkeadilan.

“Pelantikan ini tidak hanya bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi, tapi juga bagian dari pembinaan karier pegawai untuk memperkuat kapasitas kelembagaan,” ujar Ikmal.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar mendukung rekan-rekan yang baru dilantik dan membangun kerja sama sebagai tim yang solid. “Kita bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi teladan dan memberi kontribusi positif bagi pembangunan hukum dan keadilan di Indonesia,” tambahnya.

Acara ditutup dengan doa dan harapan agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan amanah, penuh semangat, serta senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengadakan apel bersama pada Senin pagi (23/06/2025) di halaman kantor. Dalam kegiatan tersebut, diberikan piagam penghargaan kepada Muhammad Rizky Rahmadani Analis Hukum Pertama sebagai pegawai teladan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, dan kinerja yang ditunjukkan selama menjalankan tugas. Apel diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, yang memimpin apel, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus memberikan yang terbaik. “Menjadi pegawai teladan bukan hanya soal hasil kerja, tapi juga soal sikap dan semangat yang bisa memberi pengaruh positif bagi orang lain,” ujarnya dalam amanat.

Beliau juga menegaskan bahwa setiap pegawai memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penghargaan serupa. Dengan komitmen, integritas, dan tanggung jawab yang konsisten, siapa pun bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan kerja.

Apel berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Diharapkan, momen seperti ini dapat memotivasi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga nilai-nilai positif dalam bekerja.

Balikpapan — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, memberikan diseminasi terkait pentingnya perlindungan merek serta alur pendaftarannya dalam rangkaian kegiatan National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Sabtu (21/06/2025).

Pada kesempatan ini, Muhammad Ikmal Idrus menjelaskan secara rinci tentang urgensi mendaftarkan merek dagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penggiat bisnis waralaba. Ia menekankan bahwa merek bukan hanya sebagai identitas produk, tetapi juga aset bernilai yang perlu dilindungi secara hukum.

“Merek adalah bagian penting dari strategi bisnis. Dengan mendaftarkannya, pelaku usaha memiliki hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap identitas dagangnya,” ujar Ikmal.

Dalam sesi yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Juhara, turut menambahkan penjelasan mengenai mekanisme penanganan jika terjadi sengketa atas merek yang sedang didaftarkan. Ia menegaskan bahwa sistem kekayaan intelektual di Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

“Dalam kasus adanya keberatan atau sengketa atas suatu merek, terdapat prosedur administratif dan hukum yang dapat ditempuh, baik melalui pemeriksaan substantif di DJKI maupun upaya hukum lebih lanjut,” terang Juhara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan berbasis legalitas kekayaan intelektual. Selama tiga hari pelaksanaan IFBC Expo 2025 yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Juni, Kanwil membuka layanan konsultasi dan pendampingan langsung pendaftaran kekayaan intelektual melalui booth pelayanan.

Menutup sesi diseminasi, Muhammad Ikmal Idrus mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak menunda pendaftaran merek mereka.

“Pendaftaran merek itu penting. Untuk seluruh pengusaha dan masyarakat yang ingin mereknya dilindungi oleh negara, segera daftarkan merek Anda — kami amankan,” tegasnya. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Balikpapan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang digelar di Dome Balikpapan (Sport and Convention Center). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Juni 2025.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kaltim dalam IFBC Expo 2025 merupakan bentuk komitmen dalam mendorong kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kaltim membuka layanan gratis konsultasi kekayaan intelektual yang mencakup bidang paten, merek, desain industri, dan lainnya.

Tidak hanya itu, tim dari Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, serta melakukan sosialisasi dan diseminasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam pengembangan bisnis dan inovasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan fasilitasi yang efektif bagi pelaku usaha untuk melindungi ide dan produk mereka secara hukum, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Dengan hadirnya Kanwil Kemenkum Kaltim dalam ajang nasional ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset berharga yang mendukung daya saing dan keberlangsungan usaha. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda, 20 Juni 2025 — Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kutai Kartanegara pada Jumat (20/06/2025).

Rapat yang berlangsung secara virtual ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Turut hadir dalam rapat, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain Sri Rachmawati dari Bagian Hukum Setda, Faris dari Bagian Organisasi Setda, serta M. Agri Winata dan Hartono Kusbandi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam sambutannya, Ferry Gunawan C. menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan substansi setiap regulasi daerah mengacu pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Adapun fokus pembahasan dalam rapat ini adalah Raperbup tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, yang dinilai strategis dalam menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah pemaparan dan pembahasan substansi rancangan yang dimoderatori oleh Edang Siskalia, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim turut menyampaikan hasil harmonisasi yang mencakup saran dan perbaikan redaksional maupun teknis normatif terhadap draf regulasi.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan perangkat daerah menyampaikan tanggapan atas hasil harmonisasi serta menyelaraskan persepsi guna memastikan kejelasan dan efektivitas implementasi peraturan yang akan ditetapkan.

Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim terus berperan aktif dalam mendukung proses legislasi daerah yang berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Malinau yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (20/06/2025).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siska, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan yang membidangi zonasi Kabupaten Malinau.

Kegiatan turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari Kabupaten Malinau, antara lain Inspektur Pembantu Wilayah II, Ratna Andika, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Slamet Riyono beserta jajaran, serta perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Malinau, Try Edy Raharja.

Dalam pengantar rapat, Ferry Gunawan C. menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Rapat hari ini membahas dua rancangan peraturan penting, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern.

Kedua rancangan tersebut dibahas secara mendalam dengan panduan dari Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, serta melibatkan diskusi aktif dari seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan, klarifikasi, dan saran konstruktif.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi terbuka yang bertujuan menyempurnakan isi substansi kedua rancangan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan kualitas dan kepastian hukum dari setiap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Utara.

Samarinda, 20 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tentang Standar Harga Satuan Daerah (SHSD) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (20/06/2025).

Rapat yang digelar secara virtual ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, serta tim perancang peraturan perundang-undangan yang membidangi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PPU, Muhajir, beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Pitono, bersama tim pendukung.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ferry Gunawan C yang menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan standar harga satuan daerah sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang akuntabel dan efisien. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan secara rinci atas substansi rancangan Perbup, yang dipandu oleh Edang Siskalia.

Pembahasan dalam forum harmonisasi ini fokus pada keselarasan antara rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip penyusunan produk hukum daerah, serta pertimbangan teknis yang relevan dengan kebutuhan anggaran daerah tahun 2026.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi yang dinamis, dimana seluruh peserta menyampaikan tanggapan dan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memastikan kualitas, kepastian hukum, serta sinkronisasi produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional.