Samarinda – Setelah resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Ikmal Idrus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melanjutkan kegiatan supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kaltim untuk memastikan proses perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Hukum dan target kinerja organisasi di tahun mendatang. Kegiatan supervisi ini diikuti oleh Pegawai operator yang menangani penganggaran pada masing-masing DIPA pada Kanwil Kemenkumham Kaltim, baik dari bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Ikmal Idrus dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dan kebutuhan riil satuan kerja. Penyusunan anggaran ini didasarkan pada 3 hal utama yaitu, dukungan sarana prasarana kantor yang baik sebagai motivasi karyawan lebih bersemangat dalam bekerja, Transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran serta Kebersamaan, dimana seluruh pegawai dapat bekerja sama dan tidak terjebak dalam kelompok-kelompok yang dapat menghambat kelancaran operasional kantor.
Setelah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah dilanjutkan dengan sesi kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi ini menjadi sarana koordinasi dan pembinaan teknis dari tim perencanaan Kanwil dalam penyusunan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Pegawai operator yang menangani penganggaran pada masing-masing DIPA diberikan kesempatan untuk memaparkan usulan anggaran dan mendapatkan masukan langsung dari tim supervisi. Evaluasi ini mencakup aspek kebutuhan SDM, sarana prasarana, program prioritas, serta capaian kinerja yang diharapkan.
Diharapkan dengan pelaksanaan supervisi ini, proses perencanaan anggaran TA. 2026 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
